Tugas Perekonomian Indonesia

NAMA           : NURUL FITRIYAH

NIM                : 130810301061

KELAS          : PEREKONOMIAN INDONESIA (G)

SOAL TUGAS!!!

1.        Sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia, mengapa menganut sistem ekonomi tersebut? Apa yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya? Bagaimana perkembangan implementasi sistem ekonomi tersebut dari waktu ke waktu ?

Jawab :

Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi yang merupakan perwujudan dari falsafah pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945, biasa disebut ekonomi pancasila, dimana dalam sistem ini sangat berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/ emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang). Oleh karena itu keadilan menjadi titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

v Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

·  1950-1959 Indonesia menganut sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)

·  1959-1966 Indonesia menganut sistem ekonomi etatisme (masa demokrasi pemimpin)

·  1966-1998 indonesia menganut sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)

·  1988- sekarang sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)

v Kelebihan Sistem Ekonomi Demokrasi

a)    Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

b)   Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

c)    Hak milik peorangan diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

d)   Fakir miskin dan anak anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

e)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

f)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan

2.        Mengapa sektor pertanian mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi indonesia ?

Jawab :

Karena sektor Pertanian sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dan perekonomian. Sektor  pertanian  mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terutama pada masa kirisis ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 hanyalah sektor agribisnis, dimana agribisnis memiliki pertumbuhan yang positif. Sektor agribisnis merupakan sumber cadangan devisa bagi negara. Diharapkan sektor pertanian mampu menjadi sumber pertumbuhan perekonomian status bangsa, terutama negara-negara berkembang yang perekonomiannya masih 60persen bertumpu pada sektor pertanian. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumberdaya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan daratan yang cukup luas yang tersusun rapi oleh ribuan pulau yang ada seolah menetapkan bahwa negara kita adalah negara agraris. Memang tak dapat dipungkiri, namun hal tersebut lah yang menjadi sumber mata pencaharian dari sekitar 60 % rakyatnya yang kemudian menjadi salah satu sektor rill yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara.

v Ada beberapa alasan yang membuat sektor pertanian sangat penting bagi Indonesia, antara lain:

1)   Merupakan kebutuhan pokok Manusia, industri pertanian mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi setiap manusia yang hidup di dunia. Jadi mau tidak mau atau suka dan tidak suka, kita mutlak harus bisa memenuhi kebutuhan nomor satu ini, selain sandang atau pakaian dan tempat tinggal atau rumah.

2)   Dapat menyerap banyak tenaga kerja, Sektor pertanian memiliki peranan penting di Indonesia karena sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja, mampu mendukung sektor industri baik industri hulu maupun industri hilir, GBHN-pun telah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Dengan kemajuan di sektor pertanian, maka pembangunan di sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian juga akan semakin maju. Keterkaitan (linkage) baik ke belakang (backward) maupun ke depan (forward) perlu diarahkan untuk mengembangkan industri hilir dan memperkuat industri hulu. Ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup.

3)   Memenuhi katahanan pangan, Sektor pertanian diharapkan mampu menyediakan keragaman menu pangan dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat.

4)   Keahlian dasar bagi bangsa Indonesia (turun temurun), Bertani merupakan kegiatan yang telah dilakukan bangsa Indonesia sejak zaman kuno atau primitif, dan sangat melekat dalam adat istiadat, budaya maupun gaya hidup masyarakat Indonesia

5)   Keadaan alam di Indonesia, Indonesia adalah negara yang subur karena dilalui oleh 3 jalur gunung berapi yang tidak dipunyai oleh negara manapun sehingga kondisi lahan juga relatif subur.

6)   Menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi Indonesia, Pada tahun 2003 sektor pertanian menyerap 46,3 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9 persen dari total nilai ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15 persen dari PDB nasional.

7)   Memiliki prospek cerah terkait dengan peran penting Indonesia dalam perekonomian internasional, Berdasarkan data statistik dunia, Indonesia adalah penghasil pertanian terbesar keenam dunia dengan nilai keluaran sekitar 60 miliar dollar Amerika Serikat (2007). Indonesia adalah produsen biji-bijian pangan (sereal) terbesar kelima dan produsen buah-buahan terbesar kesepuluh di dunia. Indonesia juga produsen beras nomor tiga di dunia setelah China dan India meski merupakan konsumen terbesar ketiga juga setelah China dan India. Sekadar menambahkan, Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia, nomor tiga untuk karet dan kakao, nomor empat untuk kopi, dan nomor enam untuk teh. Indonesia dinilai penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi global

3.        Hampir semua Negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) sedang menggalakkan industrialisasi, mengapa Indonesia perlu industrialisasi? Industrialisasi bagaimana yang tepat dilaksanakan di Indonesia?

Jawab :

Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu Negara secara lebih cepat di bandingkan apabila tanpa melalui proses tersebut. Dengan pegangan itulah, maka hampir semua negara di dunia ini telah dan sedang menempuh strategi industrialisasi tersebut. Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

1)   Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;

2)   Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;

3)   Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;

4)   Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;

5)   Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;

6)   Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

7)   Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;

8)   Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Pembangunan industri merupakan bagian dari pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam mencapai sasaran Pembangunan Jangka Panjang yang bertujuan membangun industri, sehingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut departemen perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

ü Industri Dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok kimia dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD antara lain: industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD antara lain: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

ü Industri Kecil yang meliputi antara lain industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam dan industri logam. Kelompok industri kecil ini mempunyai misi melaksanrakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi menengah atau sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (ekspor).

ü Industri Hilir yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara lain: industri yang mengolah sumberdaya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumberdaya pertanian secara luas dan lain-lain. Kelompok AI ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan atau teknologi maju.

Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik (BPS), berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi 4 yaitu:

1)   Perusahaan/industri besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih;

2)   Perusahaan/industri sedang jika mempekerjakan 20-99 orang;

3)   Perusahaan/industri kecil jika mempekerjakan 5-19 orang;

4)   Industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan maka perusahaan-perusahaan industri besar atau sedang yang paling menonjol. Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadapkan para perencana ekonomi Indonesia pada suatu dilema. Bila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan pada usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar.

Dalam operasionalisasi yang paling tampak, setidaknya selama ini terdapat tiga pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia, di mana ketiganya pernah diaplikasikan secara tersendiri maupun bersama-sama. Pertama, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas (broad-based industry).

Pada kenyataannya, strategi ini lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor (footlose industry) industri negara lain. Misalnya industri elektronik, tekstil, otomotif dan lain-lain. Kedua, strategi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri berteknologi canggih berbasis impor (hi-tech industry), seperti industri pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal dan lain-lain. Ketiga, industry hasil pertanian (agroindustry) berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pembangunan pertanian. Ketiga pemikiran tersebut mendapatkan legitimasi yang sama-sama kuat mengingat terdapat argumentasi-argumentasi rasionalitasnya.

4.        Jika industrialisasi dilaksanakan di indonesia, bagaimanakah posisi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Indonesia?

Jawab :

Jika di Indonesia melaksanakan industrialisasi maka akan berdampak pada sektor pertanian yaitu berkurangnya lahan pertanian yang menyebabkan petani yang hanya memiliki sedikit lahan dan tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi tersingkir. Industrialisasi diperkirakan dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang semakin sempit disektor pertanian.

Perkembangan industrialisasi memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat desa. Masyarakat desa sekarang lebih memilih bekerja di sektor industri, karena mereka beranggapan bahwa bekerja di sektor pertanian belum bisa menyejahterakan keluarga. Hal ini disebabkan belum adanya modernisasi pertanian, sehingga panen yang diperoleh sedikit dan pendapatan petani kecil. Berkurangnya masyarakat desa yang bekerja pada bidang pertanian menyebabkan hasil tanaman pangan yang lebih banyak dipasok dari desa berkurang dan meyebabkan terjadinya pengimporan bahan makanan.

Pertumbuhan industri dan perkembangan pertanian saling ketergantungan. Industri dapat menciptakan tenaga kerja yang bervariasi dan banyak, tetapi tidak dapat mengabaikan pertumbuhan pertanian. Sebagian ahli ekonomi menyebutkan bahwa keberhasilan industrialisasi tergantung pada pertumbuhan pertanian.

Pengaruh industrialisasi juga dirasakan oleh masyarakat desa. Terlihat dengan semakin sedikitnya masyarakat desa yang bekerja pada sektor pertanian. Banyak masyarakat desa tergiur untuk bekerja di sektor industri, mereka berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman demi mendapatka kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa alasan yang menilai sektor industri lebih penting untuk dikembangkan dari pada sektor pertanian. Pertama, penanaman modal disektor pertanian dinilai kurang menguntungkan. Kedua,  sektor pertanian dianggap lambat pertumbuhannya. Ketiga, industrialisasi diperkirakan dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang semakin sempit disektor pertanian.

Adanya berbagai industrialisasi dapat mempengaruhi minat masyarakat pedesaan untuk bekerja di bidang pertanian semakin menurun. Masyarakat enggan untuk mengembangkan bidang pertanian karena mereka merasa pertanian tidak menghasilkan banyak uang. Mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan uang. Pemuda desa juga merasa gengsi untuk bekerja di sektor pertanian. Para petani melarang anak mereka untuk menekuni pertanian, karena mereka ingin anak mereka bekerja di kota menjadi pegawai atau buruh pabrik. Kurangnya perhatian  Pemerintah kepada sektor pertanian juga berpengaruh dalam perkembangan sektor pertanian.

5.        Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? dan bagaimanakah pengelolaan sumberdaya ekonomi dikelola di era otonomi oleh Pemerintah Daerah di Indonesia ? jelaskan (baca UU No. 32 tentangPemerintah Daerah)

Jawab :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah pun diberi kewenangan dalam menjalankan otonomi seluasnya-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dalam Pasal 18A  Ayat (2) menyatakan bahwa “ hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan  pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”, karena itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan tersebut, dimana dalam Ayat (1) menyebutkan bahwa “daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”.

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menerangkan bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan  pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara  pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Indonesia dikaruniai kekayaan sumberdaya kelautan yang berlimpah, baik berupa sumber daya hayati dan non-hayati, maupun jasa-jasa lingkungan, karena itu Indonesia merupakan suatu karakteristi unik yang di dalamnya terdapat jutaan potensi sumber daya alam yang bisa termanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan anak cucu bangsa yang akan datang

Berdasarkan UUD 1945 daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “ hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004, bahwa  pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan bagian dari rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, tertuang dalam Bab II  –  huruf I yang mengatur mengenai Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, dalam Bab II-huruf I dinyatakan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan  pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara  pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Kemudian pada Angka (2) dan (3) peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa “wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pulau Kecil adalah  pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer  persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai  pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut oleh daerah, dimana dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa : 1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. 2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di  bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.  b) pengaturan administratif. c) pengaturan tata ruang. d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah. e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. 4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. 5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud. 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak  berlalu terhadap penangkapan ikan oleh neIayan kecil. 7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- perundangan.

                

6.        Apa yang dimaksud perubahan struktur ekonomi? Apakah Indonesia telah mengalami perubahan struktur ekonomi ?

Jawab : 

Perubahan struktur ekonomi disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi agregat demand (AD), ekspor-impor (X-M). AS (produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah mengalami perubahan struktur ekonomi, namun perubahan struktur output yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktur ketenagakerjaan. PDB dan investasi sektoral berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja sektor pertanian dan non pertanian, sedangkan upah sektoral berpengaruh negatif. Perubahan kesempatan kerja dan investasi sektor pertanian memberikan pengaruh positif terhadap produk domestik bruto sektor pertanian. Transformasi tenaga kerja responsif terhadap perubahan kesempatan kerja sektor pertanian dan tidak responsif terhadap perubahan kesempatan kerja sektor non pertanian. Disamping itu, perubahan PDB dan investasi sektor pertanian memberikan pengaruh positif terhadap kualitas sumberdaya manusia penyuluh pertanian. Dampak terbaik terhadap kesempatan kerja di Indonesia pada periode krisis ekonomi adalah peningkatan upah dan investasi sub sektor non pertanian secara bersama-sama. Peningkatan upah dan investasi ini menyebabkan kesempatan kerja sektor pertanian dan sektor non pertanian mengalami peningkatan, selain itu terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pada saat bersamaan produk domestik bruto sektor pertanian dan kualitas sumberdaya manusia penyuluh pertanian juga mengalami peningkatan.

7.        Apa pengaruh kenaikan harga BBM (akhir-akhir ini) dan BI rate terhadap perekonomian Indonesia, (khususnya berkaitan dengan harga barang dan jasa, Pendapatan Nasional dan pertumbuhan ekonomi)? Jelaskan mekanismenya!

Jawab :

Kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia akan memberatkan pertumbuhan ekonomi mencapai target yang diharapkan. BBM saling berhubungan dengan beberapa hal penting dalam masyarakat. Jika harga BBM naik maka akan diikuti oleh naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Dengan kenaikan barang dan jasa ini akan menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan mempersulit perekonomian masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan ekonomi secara drastis. Kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Permintaan dari masyarakat akan berkurang karena harga barang dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan, sehingga penawaran akan berkurang diakibatkan permintaan masyarakat menurun.

Masalah lain yang muncul akibat kenaikan harga BBM yaitu kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi (1) Daya beli masyarakat akan menurun, (2) Peningkatan jumlah  pengangguran, kenaikan harga BBM berdampak bagi perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), (3) Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh harga bahan, beban transportasi, (4) Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus, (5) Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran.

Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter.  Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.

Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.  Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi.  Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.  Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.  Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah.  Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar.  Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar.  Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri.  Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat  pengembalian yang lebih tinggi.  Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor.  Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset.  Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi).  Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi.  Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga

8.        Apa yang dimaksud dengan UMKM (Baca UU No. 20 tahun 2008)? Bagaimana peran UMKM dalam ekonomi Indonesia ? Jelaskan!

Jawab :

Pengertian UMKM

·      Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

·      Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

·      Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada saat seperti ini peran UMKM sangatlah penting dibutuhkan untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tak kalah penting juga, UMKM merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia. Namun, entitas ini kerap dipandang sebelah mata akibat beragam kendala terkait akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas. Padahal, melihat kontribusi dan perannya di saat perekonomian terpuruk, sudah saatnya UMKM diberdayakan lebih optimal.

Akses pembiayaan kepada UMKM sudah menjadi tantangan lama, dipicu keterbatasan kapasitas, kapabilitas, dan eligibilitas UMKM. Masalah administrasi misalnya, kerap menjadi penghalang UMKM mendapatkan akses tersebut. Kelayakan usaha untuk mendapatkan kredit menjadi tantangan lain, karenanya peran beragam instansi untuk mengembangkan sektor UMKM termasuk di ibu kota Jakarta, mutlak diperlukan. Saat ini pemanfaatan UMKM di Indonesia masih relatif rendah. Bahkan di tingkat nasional pun proporsi kredit UMKM baru 18,8 persen. Sedangkan di Ibu Kota angkanya lebih rendah yaitu 9,6 persen. Hal ini membuktikan pentingnya peranan UMKM dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan UMKM di Jakarta mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proporsi kontribusi angka pertumbuhan ekonomi Jakarta terhadap angka nasional mencapai 18 persen. Pengembangan dan penguatan UMKM di Jakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keterjangkauan harga komoditas Ibu Kota. Pasalnya, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang berhasil menurunkan inflasi hingga di bawah angka rata-rata inflasi nasional. Dengan begitu, inflasi yang menggerus kesejahteraan rakyat dapat dikurangi. Selamat tidaknya ekonomi di Indonesia kini tergantung pada dunia usaha, dari toko kecil di tengah perkampungan sampai perusahaan multinasional. Dunia usaha adalah aset terbesar ekonomi karena memberikan lapangan pekerjaan, kemakmuran, kesejahteraan dan pendapatan pajak.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang memajukan perekonomian Indonesia. Dengan UMKM, beban negara terhadap kesejahteraan rakyat akan berkurang. Dengan adanya UMKM, masyarakat merasa mereka mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM agar menyerap tenaga kerja. Maka tanggungan pemerintah akan berkurang terkait masalah ketenagakerjaan yang masih menjadi permasalahan kompleks di negara ini.

UMKM memiliki peran strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU.no 20 th 2008 bab III pasal V yang berbunyi “meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”. Dalam ekonomi makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangguran dan membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini UMKM memainkan perannya, diantaranya dalam mengurangi pengangguran UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di indonesia. Dan juga dalam hal pendapatan nasional UMKM juga mempunyai kontribusi diantaranya melalui pajak yang harus di keluarkan. Usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

9.        Bagaimana peran BUMN dalam ekonomi Indonesia pada Era Orba, Era Reformasi dan Indonesia di masa yang akan datang?

Jawab :

BUMN adalah badan usaha yang didirikan oleh negara dimana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. dalam perekonomian indonesia BUMN memiliki peranan yang penting, yaitu:

a)    melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945

b)   Melayani dan memenuhi kebutuhan masyrakat dengan baik.

c)    mencegah timbulnya monopoli dari pihak swasta

d)   melakukan kegiatan kegiatan ekonomi yang tidak diminati oleh pihak swasta atau koprasi.

Perannya sesuai maksud dan tujuannya yaitu (Era Orba, Era Reformasi dan Indonesia di masa yang akan datang): 

a)    Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

b)   Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.

c)    Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

d)   BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia.

e)    Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

f)    PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.

g)   Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

h)   Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.

i)     Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.

j)     Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

10.    Apa tujuan dari kebijaksanaan harga yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia? Beri contoh 3 komoditas dan jelaskan!

Jawab :

Tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:

·      Mendapatkan posisi pasar, sebagai contoh adalah penggunaan harga rendah untuk mendapatkan penjualan dan pangsa pasar. Pembatasan meliputi perang harga dan pengurangan kontribusi laba.

·      Mencapai kinerja keuangan, harga-harga dipilih untuk membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi laba dan arus kas. Harga yang terlalu tinggi mungkin tidak dapat diterima oleh para pembeli.

·      Penentuan posisi produk, harga dapat digunakan untuk meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, menciptakan kesadaran, dan tujuan penentuan posisi lainnya. Visibilitas harga (tinggi atau rendah) dapat mengurangi keefektifan komponen penentuan posisi lainnya, seperti periklanan.

·      Merangsang permintaan, harga digunakan untuk mendorong para penjual mencoba sebuah produk baru atau membeli merek yang ada selama periode-periode ketika penjualan sedang lesu. Salah satu masalah yang akan timbul adalah bahwa para pembeli mungkin membeli dalam partai besar ketika harga kembali normal.

·      Mempengaruhi persaingan, tujuan penetapan harga mungkin untuk mempengaruhi para pesaing yang ada atau calon pembeli. Manajemen mungkin ingin menghambat para pesaing yang sekarang untuk tidak dapat masuk ke kpasar atau untuk tidak melakukan pemotongan harga. Meskipun peranan faktor-faktor non-harga semakin meningkat dalam proses pemasaran modern, harga tetap merupakan elemen penting an tahap penting dalam pemasaran yang diwarnai dengan persaingan monopoli atau oligopoli.

Contoh Komoditas

ü Komoditas perkebunan, Tanaman perkebunan merupakan salah satu sektor yang menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi negara Indonesia. Selain itu sektor perkebunan menjadi komoditi unggulan dan sangat potensial untuk dikembangkan

ü Komoditas ekspor migas, Sepuluh komoditi ekspor utama Indonesia adalah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), produk hasil hutan, elektronik, karet dan produk karet, sawit dan produk sawit, otomotif, alas kaki, udang, kakao dan kopi. Namun, pasar internasional semakin kompetitif sehingga sepuluh komoditas ekpor utama Indonesia terdiversifikasi. Komoditas lainnya, yaitu makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan rempah-rempah, kulit dan produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor dan tanaman obat.

ü Komoditas kesehatan, Kesehatan adalah sesuatu yang intrisik di dalam kehidupan manusia. Ia tidak berbeda dengan kebutuhan akan udara, air, dan bahan makanan. Akan tetapi, di bawah kapitalisme, kesehatan seolah-olah menjadi kebutuhan yang eksternal; kesehatan tidak ada bedanya dengan komoditi lain seperti mobil, motor, televisi, dan lain-lain.

11.    Bagaimana penjelasan dari Pasal 33 UUD 1945 amandemen berkaitan dengan pengelolaan ekonomi Indonesia, jelaskan tentang demokrasi ekonomi, kebersamaan, keadilan, efisisensi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan?

Jawab :

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan SDA atau mengatur tentang kebijakan pengelolaan perekonomian Indonesia. Adapun bunyi dari pasala ini yaitu :

1)   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2)   Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3)   Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

4)   Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5)   Ketentuan lebih lanjut megenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menurut pasal 33 dari ayat ke-1 sampai ke-5 menyatakan bahwa semua kekayaan berupa alam, bumi, dan air, diataur oleh Negara atau pemerintah yang berjabat selama periode yang berlaku. Dan perekonomian yang diatur diolah sebagai usaha bersama atau berdasarkan asas kekeluargaan agar masyarakat merasa makmur dan dapatkan penghasilan yang bisa memberinya hidup. Dan menurut pasal 33 perekonomian di Negara ini diselenggarakan bedasarkan : demokrasi ekonomi dengan prinsip kekeluargaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi Negara.

Demikian lah pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran Seseorang saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Dalam Pasal 33 ini menjelaskan bahwa perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.

Pasal ini menjadi acuan pemerintah untuk menyelenggarakan perekonomian yang berasaskan keadilan dan sesuai dengan Pancasila. Untuk itu, dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diatur dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penguasaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak di pegang oleh pemerintah dengan perekonomian yang berdasar atas kekeluargaan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, serta keadilan. Oleh karena itu, yang menjadi harapan adalah pemerintah mampu menguasai dan mengelola sumber daya alam yang bernilai strategis demi kemaslahatan orang banyak untuk mewujudkan kesejateraan rakyat yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.

12.    Apa yang dimaksud dengan nasional summit 2009 dan apa tujuan dari nasional summit tersebut? Apa saja rekomendasi di bidang ekonomi sektor pemberdayaan UMKM ?

Jawab :

Rembuk Nasional (National Summit) bermaksud ”menyapu bersih” berbagai peraturan yang dinilai menghambat tercapainya target pertumbuhan ekonomi, tujuannya demi kemajuan Indonesia.

Tujuan kegiatan National Summit 2009 ini adalah mendapatkan input dari stakeholders untuk bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta hukum dan reformasi birokrasi; memperluas ownership dari program pemerintah selama 5 tahun mendatang; dan mensukseskan program pembangunan 5 tahun ke depan dan program quick wins.

Aksesibilitas usaha mikro dan kecil terhadap Lembaga Keuangan Mikro; Ada pengertian bersama bahwa KUR prosedurnya sulit karena melalui perbankan, mensyaratkan penjaminan/agunan, dan bunganya tinggi. Bunga yang tinggi membuat cost of capital tinggi sehingga daya saing UMKM rendah; Masalah UMKM tidak hanya dana, tetapi juga pengetahuan dasar-dasar bisnis, manajemen, pemasaran, bahan baku, inovasi, teknik produksi (diversifikasi), dan legalitas; Pemberdayaan usaha-usaha mikro pedesaan terutama yang dikelola oleh perempuan.

Bidang pemberdayaan UMKM , dimana rekomendasi yang diminta kepada pemerintah adalah pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) dengan merancang UU LKM ini. Kemudian ada masukan agar prosedur KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan LKM harus segera diselesaikan karena melalui perbankan dan merekomendasikan penurunan tingkat bunga KUR, pencapaian target penyaluran KUR, dan merelaksasi persyaratan KUR. Sektor Pemberdayaan UMKM adalah Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui UU, Perbaikan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:

Sumber dana LKM direkomendasikan berasal dari dana PKBL dan sumber-sumber dana lainnya seperti CSR. Menurunan tingkat bunga KUR dan pencapaian target penyaluran KUR dan merelaksasi persyaratan KUR. Ada kesepakatan perlunya pembedaan paradigma antara pemberdayaan usaha mikro dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan besar. Yang pertama difokuskan pada kemampuan untuk mendapatkan akses dasar usaha, sedangkan yang kedua lebih kepada peningkatan daya saing. Diperlukan diklat dan pendampingan, revitalisasi pasar tradisional, dan penurunan biaya-biaya lain khususnya transportasi, kemudahan perizinan (status halal, BPOM, pendirian usaha, brand nasional), pencarian mitra, dan penjaminan. Perlu ada studi tentang evaluasi efektivitas program-program pemberdayaan atau bantuan kepada UMKM dengan indikator-indikator keberhasilan yang relevan, seperti jangkauan pasar, perubahan status dari mikro ke kecil, kecil ke menengah dst. Ada pengertian bersama bahwa OVOP, pendekatan klaster (berbasis daerah, maupun industri atau usaha), dan lembaga penjaminan kredit daerah dapat dijadikan sebagai salah satu modalitas untuk membangun UMKM. Perlu ada perubahan struktur yang signifikan dari semula pengusaha mikro karena adanya keterpaksaan, menjadi pengusaha mikro karena peluang pasar yang ditangkap oleh enterprenuer muda yang skillful (terutama mereka yang bergerak di industri kreatif atau UKM inovatif).

13.    Apa yang dimaksud dengan Bailout dan mengapa bailout diberikan pada sebuah bank (seperti bank Century) ? Apa yang dimaksud berdampak sistemik pada pemberian bailout bank Century?

Jawab :

Bailout adalah kata benda yang berasal dari dua suku kata bail dan out. Bail berarti jaminan/pinjaman, sedangkan out adalah keluar. Jika diterjemahkan mungkin bisa berarti memberi jaminan/pinjaman atau mengeluarkan jaminan/pinjaman.

Bailout dalam istilah ekonomi dan keuangan digunakan untuk menjelaskan situasi dimana sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seringkali bailout dilakukan oleh pihak pemerintah atau konsorsium beberapa investor yang akan meminta peran kendali pada entitas tersebut sebagai timbal balik untuk dana yang disuntikkan.

Umumnya, bailout adalah respon terhadap adanya kesulitan pada aliran dana jangka pendek, dimana entitas yang mengalami kesulitan dana likuid namun memiliki asset yang cukup, akan disuntikan dana oleh pemerintah atau konsorsium investor untuk “tide it over” hingga masalah keuangan jangka pendek dapat diselesaikan.

Bailout diberikan pada sebuah bank (seperti bank Century) disebabkan Bank Century sudah rusak karena kriminalisasi pemiliknya. Bank Century mengalami kekurangan dana, maka dari itu ada dua kemungkinan yang harus diputuskan salah satunya yaitu menyelamatkan bank century atau menutup bank itu. Boediono menyatakan pemberian dana talangan kepada Bank Century harus dilakukan karena situasi ketika itu mirip dengan krisis 1997/1998. Bailout Bank Century merupakan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi November 2008. Kalau tidak dilakukan bailout bisa terjadi kerusakan sistemik pada sistem perbankan nasional.

Istilah sistemik diambil dari kata sistem. Kerusakan sistemik berarti kerusakan menyeluruh pada sistem yang ada. Mengacu pada definisi Perppu JPSK, yang dimaksud berdampak sistemik adalah:

Pasal 1 :

Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu Bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah Bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”

Sementara itu, lembaga Internasional seperti Bank for International Settlements (BIS) dan European Central Bank menekankan berdampak sistemik mengacu pada istilah:

“….kekacauan yang menyeluruh, bersifat tiba-tiba, menghasilkan efek domino kekacauan finansial yang lebih besar”.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, dalam Perppu JPSK tidak diatur secara jelas mengenai ukuran dan kriteria bank yang dapat dikategorikan sebagai bank yang ditengarai berdampak sistemik. Secara international best practices, juga tidak pernah ditemui adanya definisi dan ukuran baku mengenai dampak sistemik di dunia ini. Apabila didalam Perppu JPSK tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai ukuran dan kriteria dampak sistemik, hal tersebut bukanlah merupakan kelemahan Perppu, karena pengaturan yang rinci dan jelas dapat menimbulkan moral hazard.

Moral Hazard :

Jika semua bank tahu tentang kriteria berdampak sistemik, dikhawatirkan bank-bank itu akan dengan sengaja mengkondisikan diri agar masuk ke dalam kriteria “berdampak sistemik” sehingga bank-bank tersebut dapat meminta bantuan Pemerintah. Hal ini dapat mendorong manajemen bank tidak berhati-hati (prudent) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ini adalah bentuk dari moral hazard.

14.    Instrumen apakah yang dipergunakan dalam kebijaksanaan fiskal di Indonesia? beri contoh kebijaksanaan fiskal di Indonesia dan bagaimanakah instrument tersebut bekerja dalam kebijaksanaan tersebut?

Jawab :

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah lebih bersifat memperkecil pendapatan nasional dibanding dengan pinjaman Negara, pinjaman Negara lebih bersifat memperkecil pendapatan dibanding dengan pencetakan uang baru sebagai sumber penerimaan Negara. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:

Ø Aggregate demand and the level of economic activity ( Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi )

Ø The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya)

Ø The distribution of income (Distribusi pendapatan)

Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Contoh kebijakan fiscal yang lain adalah penyusunan RAPBN, perpajakan nasional, efisiensi anggaran belanja, pemberian subsidi pemerintah, dan lain-lain.

15.    Instrumen apakah yang dipergunakan dalam kebijaksanaan moneter di Indonesia ? beri contoh kebijaksanaan moneter di Indonesia dan bagaimanakah instrument tersebut bekerja dalam kebijaksanaan tersebut?

Jawab :

Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung.

Ø Instrumen Langsung

Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Pada umumnya bersifat non-market based dan diskresinya ada di bank sentral. Keuntungannya bahwa ia dapat dipergunakan sebagai alat yang efektif bagi bank sentral untuk mengendalikan harga atau kuantitas kredit, terutama dalam tahap-tahap awal pembangunan atau dalam keadaan krisis yang bersifat sementara. Biasanya dipergunakan oleh negara-negara berkembang.

Jenis instrumen langsung ada bermacam-macam, dengan berbagai variasi, antara lain:

ü Penetapan suku bunga, Berupa penetapan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan. Keefektifan instrumen langsung ini terletak pada kredibilitas sistem penegakan dan pengawasannya.

ü Pagu kredit, Berupa penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan. Berfungsi untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan secara langsung mempengaruhi jumlah kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan.

ü Rasio likuiditas, Digunakan bank sentral dengan mewajibkan bank-bank lain untuk memlihara cadangan primer juga untuk setiap saat memelihara surat-surat berharga tertentu atau mata uang tertentu dengan presentase tertentu. Bertujuan untuk menggalang dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan anggaran pemerintah melalui surat-surat utang pemerintah kepada perbankan, sembari menciptakan pasarnya.

ü Kredit langsung, Berupa penyaluran kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, dan/atau kegiatan tertentu yang sedang digalakkan pemerintah namun belum cukup menarik bagi sektor swasta.

ü Kuota rediskonto, Mirip dengan kredit langsung namun dijamin dengan surat berharga pasar uang melalui kuota untuk memberikan insentif pengembangan sektor tertentu.

ü Instrumen lain, Instrumen langsung yang pada masa dahulu pernah digunakan untuk mengendalikan uang beredar atau money supply:

a)    Pengguntingan uang. Ditujukan untuk mengurangi uang beredar. Dengan pengguntingan uang, nilai pecahan uang yang terkena peraturan ini berkurang sejumlah presentase tertentu sedangkan sisanya diganti dengan surat berharga pemerintah jangka panjang.

b)   Pembersihan uang. Dengan pembersihan uang, nilai uang diturunkan dengan presentase tertentu tanpa ada penggantian untuk jumlah yang diturunkan tersebut. Efek pembersihan uang sama dengan pengguntingan uang, yaitu penurunan jumlah uang beredar.

c)    Penetapan uang muka impor. Ketetapan ini berlaku bagi para importir yang akan melakukan transaksi pembelian dari luar negeri. Dengan ketetapan ini para importir diwajibkan untuk membayar sejumlah presentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang yang mereka perlukan dari luar negeri.

Ø Instrumen Tidak Langsung

Instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Bisa bersifat market based atau non-market based dan diskresinya ada yang di bank sentral atau peserta pasar. Dirancang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan proses liberalisasi keuangan yang menitikberatkan pada efisiensi alokasi tabungan dan kredit dalam perekonomian.

Instrumen tidak langsung juga bermacam-macam dan bervariasi, antara lain:

ü Cadangan wajib minimum, Jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank.

a)    Cadangan primer, Umum dikenal dengan reserve requirement adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar presentase tertentu dari kewajiban lancarnya.

b)   Cadangan sekunder, Sejumlah alat likuid tambahan di atas cadangan primer. Alat likuid yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan sekunder berbentuk surat-surat berharga baik milik bank sentral maupun pemerintah. Tujuannya berkaitan dengan upaya pemerintah atau bank sentral dalam rangka mendorong bank-bank untuk membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau bank sentral.

ü Fasilitas diskonto, Fasilitas kredit (dan/atau simpanan) yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai arah kebijakan moneter.

ü Fasilitas rediskonto, Serupa dengan fasilitas diskonto dalam bentuk fasilitas pinjaman jangka pendek (hanya berbeda pada surat berharga yang digunakan bukan surat berharga bank sentral melainkan surat berharga pasar uang) yang merupakan ketentuan bank sentral dalam menetapkan tingkat rediskonto surat-surat berharga pasar uang (SBPU) yang dapat digunakan dan dirediskontokan ke bank sentral.

ü Operasi Pasar Terbuka (OPT), Berbentuk kegiatan jual-beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau nonlelang. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan menjual surat-surat berharga yang akan berdampak pada pengurangan alat-alat likuid bank-bank dan selanjutnya akan memperkecil kemampuan bank-bank memberikan pinjaman.

a)    Lelang surat berharga bank sentral di pasar primer. Lelang ini dilakukan di pasar primer karena bank sentral sebagai penerbit menjual langsung ke pasar.

b)   Lelang surat berharga pemerintah di pasar primer. Seperti lelang surat berharga bank sentral namun perbedaannya adalah penerbitnya adalah pemerintah bukan bank sentral. Lelang ini dilakukan di pasar primer karena pemerintah sebagai penerbit menjual langsung ke pasar.

c)    Operasi pasar sekunder. Di pasar sekunder dapat dilakukan jual-beli surat-surat berharga secara outright atau repo (repurchase agreement).

ü Fasilitas simpanan bank sentral, Berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek. Fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu di tempat lain.

ü Operasi valuta asing, Bank sentral melakukan jual beli valuta asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar. Jual beli valuta asing ini dapat dilakukan secara spot (outright) atau swap. Jual beli secara spot bermanfaat ketika pasar valuta asing di negara tersebut lebih berkembang daripada pasar uangnya.

ü Fasilitas overdraft, Berupa fasilitas pemberian pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek (kalah kliring). Oleh karena itu, fasilitas ini pada umumnya memiliki suku bunga di atas suku bunga sumber-sumber dana lainnya di pasar uang.

ü Simpanan sektor pemerintah, Berupa realokasi simpanan pemerintah yang berada di bank sentral dan bank-bank pelaksana/umum.

ü Lelang kredit, Instrumen sementara yang dipergunakan dalam masa awal transisi kepenggunaan instrumen tidak langsung untuk mengubah dari pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. Oleh karena itu, instrumen ini biasanya hanya digunakan ketika pasar-pasar keuangan belum berkembang dan suku bunga patokan antar bank belum ada.

ü Imbauan, Imbauan akan menjadi efektif apabila bank sentralnya kredibel dan tidak sering digunakan.

ü Instrumen lain. Surat berharga yang dijual oleh bank sentral pada umumnya berdasarkan suku bunga namun dengan berkembangnya perbankan syariah, bank sentral juga dapat menjual surat berharga yang berdasarkan syariah

Contoh: Harga- harga barang akan tampak tinggi jika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Oleh karena itu, jumlah uang perlu dikendalikan. Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengendalikan peredaran uang yang ada di masyarakat, kebijakan diskonto yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menaikkan Suku Bunga Indonesia (SBI) mencapai diatas 60% per tahun pada bulan Juli sampai dengan September 1998. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meredam inflasi akibat krisis moneter diakhir tahun 1997.

16.    Apa definisi kemiskinan? Mengapa timbul kemiskinan di Indonesia? kebijaksanaan apakah yang diterapkan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan?

Jawab :

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

Ø Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.

Ø Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.

Ø Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.

Ø Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.

Ø Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial

Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh:

·      rendahnya kualitas angkatan kerja,

·      akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal,

·      rendahnya tingkat penguasaan teknologi,

·      penggunaan sumberdaya yang tidak efisien,

·      pertumbuhan penduduk yang tinggi  (Sharp et al, 2000).

Selain dari berbagai pendapat di atas, kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin, seperti sikap yang menerima apa adanya,  tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri si miskin, seperti keterkucilan karena akses yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, sumberdaya alam yang terbatas, kebijakan yang tidak berpihak dan lainnya. Sebahagian besar faktor yang menyebabkan orang miskin adalah faktor eksternal.

Beberapa faktor penyebab kemiskinan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif

Kebijakan dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan :

Untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah :

1.    Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.

2.    Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

3.    Menggalakkan program zakat. Di indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

4.    Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton dan Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer.

5.    Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain : Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA); Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi; Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.

6.    Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan; Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah; Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus; Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

17.    Apa faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia dan bagaimanakah kondisi kemiskinan di Indonesia (dari segi kuantitas dan kualitas)?

Jawab :

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan yaitu kurangnya pendapatan karena sulit mendapatkan pekerjaan yang upahnya dapat memenuhi kebutuhannya. Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat keahliannya, sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan dari hasil yang dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang mahal. Dan semakin sejahteralah hidup mereka yang berpendidikan tinggi. Sangat berbeda bagi mereka yang berpendidikan rendah, dengan keahlian yang dimiliki sangat minim sehingga jarang ada perusahaa yang mau untuk menerima bekerja Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang lain yaitu:

a)    Pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

b)   Tingkat pendidikan yang rendah. Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih,  masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

c)    Bencana Alam. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi

d)   Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Pada tahun 1999,  27% dari total penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebanyak 33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota adalah orang miskin. angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2011 terus menurun.  Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka.

18.    Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Argumentasi apakah yang dapat mendukung statement tersebut dan bagaimanakah kondisi sektor pertanian di Indonesia saat ini ? Jelaskan!

Jawab :

Sektor pertanian masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Setidaknya ada empat hal yang dapat dijadikan alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara berkembang yang masih relatif tertinggal dalam penguasaan Iptek muktahir serta masih menghadapi kendala keterbatasan modal, jelas belum memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) pada sektor ekonomi yang berbasis Iptek dan padat modal. Oleh karena itu pembangunan ekonomi Indonesia sudah selayaknya dititikberatkan pada pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumberdaya alam, padat tenaga kerja, dan berorientasi pada pasar domestik. Dalam hal ini, sektor pertanianlah yang paling memenuhi persyaratan.

Mengingat pentingnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional tersebut sudah seharusnya kebijakan-kebijakan negara berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan perdagangan tidak mengabaikan potensi sektor pertanian. Bahkan dalam beberapa kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pentingnya sektor pertanian dengan menempatkan revitalisasi pertanian sebagai satu dari strategi tiga jalur (triple track strategy) untuk memulihkan dan membangun kembali ekonomi Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam menggerakan kinerja dan memanfaatkan sektor pertanian ini adalah modal atau investasi. Pengembangan investasi di sektor pertanian diperlukan untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani, serta pengembangan wilayah khususnya wilayah perdesaan.

Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Kurangnya minat pelajar dan mahasiswa di bidang pertanian juga menjadi penghambat perkembangan dan kemajuan pertanian di indonesia, hal ini sangat di kecewakan karna melihat kondisi pertanian yang saat ini sudah merosot jauh.Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan yang strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional, Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa, Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional, Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional.

Beberapa golongan masyarakat menganggap bahwa sector pertanian adalah sektor minim penghasilan dan berada dikelas bawah untuk golongan pekerjaan,bahkan tidak jarang masyarakat Indonesia menganggap bahwa seorang petani,atau petani hanyalah untuk mereka golongan yang tidak ambil bagian di bidang pendidikan alias hanya untuk orang yang tidak bersepatu seperti para petani sekarang yang sebagian besar berasal dari masyarakat miskin

Kondisi pertanian yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu Kemampuan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri masih relatif menurun sangat besar.

19.    Bagaimanakah masa depan pertanian di Indonesia di era globalisasi dan pasar bebas? Kebijaksanaan apakah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia?

Jawab :

Banyak faktor yang membuat sektor pertanian di Indonesia menurun salah satu nya adalah sektor industri ini yang makin banyak tersebar diindonesia , bahkan lahan pertanian banyak yg digarap untuk dijadikan pabrik pabrik, tempat pembelanjaan, perumahan dan lain sebagainya .Ada pun yang berpendapat bahwa sektor pertanian ini tidak banyak menjanjikan untuk kedepannya , karena dilihat dari musim nya yang kurang teratur yang membuat petani kebingungan yang kadang karna cuaca yang kacau seperti ini lah yang sering menjadikan gagal panen . kadang penghasilan sama modal yang keluar tidak sesuai.

Lahan pertaniannya pun semakin tahun sudah semakin menyusut , karna beberapa hal diatas , yang menyebabkan para generasi penerus lebih memilih merantau dan mencari pekerjaan yang menjanjikan. Melemahnya penyerapan tenaga kerja terhadap sektor pertanian menurun disebabkan karena menyusutnya lahan pertanian dan banyaknya teknologi teknologi yang menggantikan sumber daya manusianya. Banyak masyarakat dan pemerintah lebih semakin bergantung pada impor pangan dari luar negeri . impor memang menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan angan kita, terutama semakin murahnya produk pertanian . seperti beras yang diproduksi oleh vietnam dan Thailand

Kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia

Ø Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan di bidang pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian;

Ø Mengembangkan kelembagaan usaha pelayanan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang langsung dikelola oleh petani/kelompok tani

Ø Mengembangkan pilot proyek dan percontohan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

Ø Revitalisasi teknologi dan sarana/ prasarana usaha pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

Ø Mengembangkan produksi sesuai potensi pasar;

Ø Menerapkan sistem jaminan mutu, termasuk penerapan GAP, GHP dan GMP;

Ø Mengembangkan kelembagaan pemasaran yang dikelola oleh kelompok tani di sentra produksi;

Ø Mengupayakan sistem dan proses distribusi yang efisien.

Ø Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan usaha pada bidang pemasaran hasil pertanian

Ø Kebijakan harga, Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan, Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri, Meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran, Menjaga stabilitas politik

Ø Kebijakan perdagangan, Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas. Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia. Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia

Ø Kebijakan subsidi, Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk, Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah, BBM Berpengaruh Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran

Ø Kebijakan structural, Perbaikan prasarana pertanian, Pengenalan teknologi pertanian, Penyuluhan pertanian, Pengusahaan alat-alat pertanian.

Ø Kebijakan pengaturan, Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan  yg berkenaan dgn perekonomian & niaga. Maksudnya untuk Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm persaingan, Perlindungan kepentingan & kesehatan kons, Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar, Meningkatkan pendptn pemerintah.

Ø Kebijakan fasilitas, seperti Investasi & kredit, Pengadaan fasilitas penyimpanan, Layanan informasi & berita pasar, Penelitian tataniaga, Pendidikan & penyuluhan tataniaga.

Ø Kebijakan intervensi, Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2 pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk . Tujuannya untuk melindungi produsen & kons. Misalnya seperti BULOG,PN Garam, pemasaran migas, dsb.

20.    Apa tujuan utama hutang luar negeri Indonesia dan mengapa Indonesia butuh hutang luar negeri ? Bagaimanakah perkembangan hutang luar negeri Indonesia ?

Jawab :

Meminjam ke luar negeri merupakan salah satu cara untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dari pajak seringkali tidak cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pada sebagian besar negara sedang berkembang termasuk Indonesia, defisit anggaran tersebut oleh pemerintah negara yang bersangkutan ditutup dengan utang luar negeri. Utang luar negeri pemerintah (ULNP) selain berdampak pada neraca pembayaran juga berdampak pada kinerja anggaran pemerintah, untuk Indonesia adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena sebagai penutup defisit, ULNP ini seolah-olah sebagai ‘penerimaan’ pemerintah, tetapi disisi lain pembayaran atas utang menjadi beban APBN yang dicatat dalam pos pengeluaran. Sehingga terjadi kausalitas antara penerimaan pinjaman dan kewajiban atas ULNP tersebut. Indonesia menggunakan hutang luar negeri untuk mempercepat pembangunan ekonominya. Hutang luar negeri dimasukkan sebagai penerimaan pemerintah dalam APBN setiap tahunnya. ketergantungan Indonesia akan hutang luar negeri semakin besar sehingga menjadi suatu "keharusan". Terus masuknya hutang luar negeri dengan persyaratan lunak dan tingkat suku bunga yang rendah melalui konsorsium IOGI dan COl merupakan instrument kebijaksanaan yang konstan sejak awal Pemerintahan Orde Baru. Sebagai akibat dari kemerosotan ekonomi Orde Lama dan menutup defisit anggaran pembangunan, Pemerintah Orde Baru memerlukan pinjaman luar negeri untuk program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian nasional.

Alasan mendasar dibutuhkannya hutang luar negeri adalah karena tabungan domestik tidak mencukupi, yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk memobilisasi dana domestik tidak pernah mengimbangi besarnya kebutuhan dana untuk investasi. Kesenjangan antara tabungan dalam negeri baik pemerintah dan swasta menyebabkan hutang luar negeri dan PMA merupakan suatu "keharusan" bagi pembiayaan investasi.

Tujuan pengadaan Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:

ü Membiayai defisit APBN;

ü Membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;

ü Mengelola portofolio utang

ü Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah;

ü Diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau

ü Dihibahkan kepada Pemerintah Daerah

Pada kenyataannya, tidak semua negara sanggup membiayai program pembangunannya secara mandiri, terutama Indonesia. Keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi suatu negara menyebabkan negara tersebut membutuhkan bantuan dari negara lain, yakni berupa bantuan pinjaman atau utang luar negeri.

Dalam perkembangannya, kebutuhan akan utang luar negeri tidak hanya diartikan dalam ruang ekonomi saja, tetapi sudah  mulai merambat ke dalam ruang politik. Kebijakan utang luar negeri dijadikan  sebagai salah satu bargain power yang dimiliki oleh negara-negara kreditur (pada umumnya negara-negara maju) untuk melakukan ekspansi politik luar negeri berdasarkan self-interest-nya masing-masing terhadap negara-negara peminjam (biasanya negara-negara berkembang). Negara-negara berkembang membutuhkan utang dari luar negeri untuk menutupi kesenjangan antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasinya, serta kesenjangan antara ekspor dan impornya. Kemampuan dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan oleh sebab itu dibutuhkan utang luar negeri.

Utang luar negeri negeri Indonesia terus naik. BI memandang perkembangan ULN tersebut masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal tercermin pada posisi ULN Januari 2014 yang cukup terkendali di level 30,8% dari PDB. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juni 2014 tercatat mengalami peningkatan USD8,6 miliar (Rp94,60 triliun jika mengacu kurs Rp11.000 per USD) atau 3,1 persen.

Adapun utang luar negeri pada Juni, tercatat sebesar USD284,9 miliar atau setara Rp3.133,90 triliun dibandingkan dengan posisi akhir triwulan I-2014 sebesar USD276,3 miliar atau Rp3.039,30 triliun. Peningkatan posisi ULN tersebut, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan, baik oleh sektor swasta sebesar USD4,2 miliar, dan sektor publik sebesar USD1,2 miliar, serta pinjaman luar negeri sektor swasta sebesar USD1,6 miliar yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik sebesar USD0,8 miliar.Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33 persen pada triwulan I-2014 menjadi 33,86 persen pada Juni 2014.

21.    Bagaimanakah perkembangan hutang luar negeri Indonesia? dan setujukah anda jika Indonesia tidak perlu hutang lagi ke luar negeri ?

Jawab :

Utang luar negeri negeri Indonesia terus naik. BI memandang perkembangan ULN tersebut masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal tercermin pada posisi ULN Januari 2014 yang cukup terkendali di level 30,8% dari PDB. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juni 2014 tercatat mengalami peningkatan USD8,6 miliar (Rp94,60 triliun jika mengacu kurs Rp11.000 per USD) atau 3,1 persen.

Adapun utang luar negeri pada Juni, tercatat sebesar USD284,9 miliar atau setara Rp3.133,90 triliun dibandingkan dengan posisi akhir triwulan I-2014 sebesar USD276,3 miliar atau Rp3.039,30 triliun. Peningkatan posisi ULN tersebut, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan, baik oleh sektor swasta sebesar USD4,2 miliar, dan sektor publik sebesar USD1,2 miliar, serta pinjaman luar negeri sektor swasta sebesar USD1,6 miliar yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik sebesar USD0,8 miliar.Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33 persen pada triwulan I-2014 menjadi 33,86 persen pada Juni 2014

Saya kurang setuju jika Indonesia tidak berhutang kepada luar negeri, karena dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara maka diperlu adanya program-program pembangunan yang berkesinambungan dengan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu syarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan adalah cukup tersedianya dana investasi. Kebutuhan dana investasi tersebut secara ideal seharusnya dapat dibiayai dari dana (tabungan) dalam negeri. Tetapi dalam kenyataannya seperti negara berkembang lainnya, Indonesia masih menghadapi masalah keterbatasan modal dalam negeri yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Hal tersebut tercermin dengan adanya  kesenjangan antara tabungan dalam negeri dengan dana investasi yang diperlukan. Untuk menutup investasi yang diperlukan ini, pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia. Di samping itu, pinjaman luar negeri diperlukan dalam upaya menutup kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang telah ditargetkan dengan devisa yang diperoleh dari penerimaan hasil kegiatan ekspor. Pinjaman luar negeri juga memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Pembiayaan dengan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) secara berlebihan akan banyak menyerap uang dari sektor swasta yang dapat menimbulkan perkembangan sektor swasta terhambat.

Demikian juga bila sumber pembiayaannya dari penjualan aset, cara ini cenderung akan meningkatkan uang yang beredar dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan inflasi. Sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri merupakan alternatif yang dapat menghindari terjadinya kelemahan-kelemahan tersebut. Disamping itu pinjaman luar negeri memiliki kelebihan lain yaitu dapat memasukkan teknologi maju/tenaga ahli

22.    Apa yang dimaksud dengan MEA, Bagaimana prospek Indonesia pada saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015?

Jawab :

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN yang mulai berlaku di penghujung tahun 2015, perdagangan bebas asean yang telah disetujui oleh indonesia yang akan dimulai pada tahun 2015. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dengan adanya MEA ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.

Bagi Indonesia sendiri, MEA dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Hambatan perdagangan yang berkurang akan berdampak pada peningkatan ekspor. Pada akhirnya GDP Indonesia pun akan meningkat. Namun di sisi lain, Indonesia pun terancam akan menerima banyak aliran barang impor. Hal ini dapat mengancam keberadaan industry lokal. Industri lokal akan dihadapkan pada persaingan dengan industri dari luar negeri yang memiliki produk yang lebih berkualitas.

Dari sisi investasi, MEA akan mendukung masuknya investor asing yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk apabila Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap ketersediaan sumber daya alam.

Dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan investasi juga akan berpotensi untuk menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri. Pencari kerja akan memiliki kesempatan yang lebih besar karena lapangan pekerjaan tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari pekerjaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah.

Namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia harus bersaing dengan penduduk dari Negara lain untuk mencari kerja di negaranya sendiri. Untuk itu, penduduk Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.

Dengan hadirnya MEA, Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri, sebagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah RI terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan  terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014

Diharapkan melalui Inpres tersebut peningkatan daya saing dapat terus ditingkatkan, utamanya dengan mengedepankan beberapa strategi dasar di antaranya:

a)    Pengembangan industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengambangan industri kecil menengah; pengembangan SDM dan penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

b)   Pengembangan pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian, dan peningkatan akses pasar.

c)    Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor.

d)   Pengembangan energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.

e)    Selain itu masih ada sepuluh sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional; pengembangan perbankan; investasi; usaha mikro, kecil, dan menengah; tenaga kerja; kesehatan; perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan.

Kerjakan dan pelajari! Kumpulkan pada saat ujian!!